Sementara dari tersangka F, polisi menyita satu buah ponel serta uang tunai sebesar sebesar Rp720 juta. Yakni, satu ponsel, sembilan gearstips.com rekening saat meringkus AA , dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai Rp724,3 juta. Kemauan itu, kata dia, merupakan modal utama untuk membersihkan pemerintahan dari orang-orang yang melindungi judi online. Melalui ketentuan itu, dia meminta seluruh bawahannya bekerja sama dengan kepolisian untuk mengungkap oknum yang terlibat judi online. Setiap orang yang melanggar pasal tersebut, diancam hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar, seperti diatur dalam Pasal 45 ayat (3).
Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan KUHP yang menyatakan segala bentuk tindakan perjudian adalah kejahatan. Dari segi kualifikasi sanksi hukum, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya pada kedua dasar hukum tersebut terdapat perbedaan. Sanksi yang diatur pada KUHP bersifat alternatif, yaitu memberi ruang bagi pelakunya untuk memilih antara pidana penjara atau pidana denda. Apalagi judi online beroperasi di bawah radar regulasi pemerintah, memperkuat ekonomi bawah tanah yang tidak tercatat dan tidak dikenai pajak. Pada akhirnya, judi online bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan sosial bangsa. Namun, pertumbuhan eksponensial dari perputaran uang dan jumlah pemain menunjukkan bahwa upaya ini masih harus dioptimalkan.
Mengurai Kompleksitas Fenomena Judi Online
Sementara itu, Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra berkomitmen serius memberantas judi online di Indonesia. Ia menyatakan pihaknya mendukung penuh dan bersinergi dengan pemerintah dan regulator, dalam memerangi judi online. Maraknya perjudian online dan besarnya potensi bahaya bagi kehidupan bermasyarakat mendorong urgensi adanya hukum yang lebih tegas dan jelas untuk mengatur hal tersebut.
Demo Buruh Depan Gedung DPR Ricuh, 13 Orang Ditangkap Bawa Petasan dan Lempari Mobil di Jalan Tol
- Situs kami berdiri dan terbentuk di server dengan teknologi berkualitas tinggi yang tentunya akan membuat pengalaman bermain Anda semakin berbeda dengan situs-situs judi online lainnya.
- Hal ini mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam perekonomian, menciptakan risiko bagi stabilitas ekonomi nasional.
- Menyediakan permainan judi terlengkap seperti togel, slot, sportsbook, dan live casino.
- Adanya judi online membuat mereka hanya membutuhkan gadget yang tersambung internet dan akun rekening bank atau dompet digital.
Untuk memahami lebih dalam tentang judi online, berikut adalah beberapa fakta penting yang perlu diketahui. Judi online berkedok gim ini juga memiliki konten yang tidak cocok untuk semua usia dan tidak memiliki regulasi atau lisensi yang jelas. Bersama Telkomsel, mari wujudkan ekosistem digital yang lebih aman, nyaman, dan bebas dari ancaman dunia maya. Akibatnya, terjadi degradasi kualitas kesehatan secara umum, baik secara fisik atau mental. “Dampak judi online harus dipahami. Itu efek yang akan terjadi kalau kesenangan tersebut dilanjutkan,” tutur dia.
PDIP, kata dia, juga mengutuk keras pembiaran judi online yang dibiarkan tumbuh subur tanpa tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Pada 2023 PPATK mengendus jumlah transaksi judi online mencapai angka Rp 300 triliun, sementara untuk kuartal I-2024 saja, jumlah transaksi judi online mencapai angka Rp 600 triliun. Wiranto menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, serta masyarakat diperlukan untuk mewujudkan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya. Meutya menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengawasan penggunaan ruang digital dalam upaya memberantas praktik judi online.
Selain itu, Kepala Negara menyatakan, satuan tugas (satgas) pemberantasan judi online sebentar lagi juga akan selesai dibentuk. Lewat eksistensi satgas, dia berharap mempercepat pemberantasan kegiatan ilegal tersebut. JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sudah menutup 2,1 juta situs judi online. Hal ini disebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk memberantas dan memerangi kegiatan ilegal tersebut.